Aksi Tolak Tambang di Manggarai Raya

Ribuan demonstran yang terdiri dari para imam sekeuskupan Ruteng, para mahasiswa dan umat dari paroki-paroki, hari Senin (13/10) kemarin menggelar aksi tolak tambang secara bersamaan di tiga tempat berbeda di Manggarai Raya, yakni di Labuan Bajo (Manggarai Barat), Ruteng (Manggarai) dan Borong (Manggarai Timur).

Aksi Tolak Tambang di Manggarai Raya

Aksi Tolak Tambang di Ruteng | Foto: Armin Bell

Di Ruteng, aksi tolak tambang tersebut diawali dengan Ibadat di halaman Gereja Katedral Ruteng yang dipimpin oleh Uskup Ruteng Mgr. Hubertus Leteng. Dalam homilinya, Uskup Ruteng mengingatkan pentingnya mencintai lingkungan untuk kelangsungan hidup umat manusia. “Merusak lingkungan seperti yang dilakukan oleh kegiatan pertambangan berarti merusak harapan hidup generasi yang akan datang,” tutur Mgr. Hubert. Karenanya semua pihak diminta untuk menolak pelbagai kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup secara besar-besaran termasuk pertambangan.

Setelah ibadat, ribuan peserta aksi bergerak menuju gedung DPRD Kabupaten Manggarai dan meminta para anggota dewan menandatangani komitmen tolak tambang yang di dalamnya berisi beberapa poin termasuk mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi atas setiap izin pertambangan yang telah dikeluarkan dan tidak mengeluarkan izin tambang baru. “Kami minta DPRD benar-benar melaksanakan komitmen yang sudah ditandatangani ini dan tidak melakukannya karena formalitas belaka,” kata Rm. Marthen Jenarut, Ketua Komisi JPIC Keuskupan Ruteng yang bertindak selaku koordinator aksi setelah kelompok aksi tolak tambang dan anggota dewan berdebat cukup lama sebelum komitmen tersebut ditandatangani.

Selain bertemu anggota DPRD, peserta aksi tolak tambang juga bertemu bupati Manggarai. Di depan kantor bupati, mereka berdialog dengan Drs. Christian Rotok dan meminta bupati yang telah memimpin selama dua periode tersebut menandatangani tuntutan mereka. Bupati Christian Rotok menolak memenuhi keinginan peserta aksi karena tidak ingin menanggung resiko jika hal tersebut melanggar regulasi. “Jawaban saya jelas: Tidak. Saya tidak akan tandatangan karena tidak sesuai regulasi. Tetapi saya menawarkan kita duduk bersama untuk bicara betul tentang masalah pertambangan ini,” tutur Rotok. Dia juga menjelaskan bahwa kalau ingin menolak pertambangan maka seharusnya yang diubah adalah regulasi yang dikeluarkan pusat. “Kami menjalankan undang-undang. Kalau mau, kita dorong supaya undang-undangnya diubah,” tambahnya.

Sikap bupati Manggarai tersebut dianggap sebagian peserta aksi sebagai melemparkan tanggungjawab kepada pihak lain. “Ini namanya lempar tanggungjawab. Padahal kan dia yang sudah keluarkan puluhan izin usaha pertambangan,” tutur seorang mahasiswa mendengar jawaban bupati tersebut. Meski demikian, kesepakatan yang diambil akhirnya adalah bahwa pemerintah dan gereja lokal serta berbagai elemen lainnya akan duduk bersama dalam waktu dekat untuk berbicara mengenai pertambangan di Manggarai. “Kalau ada bukti bahwa pertambangan telah melakukan pelanggaran kontrak, kita akan langsung cabut,” papar Rotok.

Demonstrasi ini adalah salah satu aksi nyata dari rekomendasi Sinode Keuskupan Ruteng tentang kesadaran ekologis. Aksi serupa dilaksanakan di Borong dan Labuan Bajo yang juga melibatkan para imam sekeuskupan  Ruteng, biarawan/ti, mahasiswa, elemen masyarakat dan umat dari paroki-paroki. Seperti diketahui, selama ini Gereja lokal Keuskupan Ruteng sering mengingatkan tentang pentingnya kesadaran ekologis, mencintai alam ciptaan. (adm)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *