Surat Gembala Uskup Ruteng tentang Pemilu Legislatif

Menjelang pemilihan umum legislatif tahun 2014 ini, Mgr. Hubertus Leteng mengeluarkan himbauan yang pada postingan ini disebut Surat Gembala Uskup Ruteng tentang Pemilu Legislatif. Himbauan tersebut diberi judul:Panduan Moral Gereja Katolik Keuskupan Ruteng tentang Pemilihan Umum Legislatif. Berikut isi himbauan tersebut:

Pengantar

Para imam, biarawan/wati dan seluruh umat beriman Katolik Keuskupan Ruteng yang dikasihi Tuhan!

Sinode III sesi pertama Keuskupan Ruteng pada tanggal 17 Januari 2014 memutuskan dua hal penting tentang perutusan Gereja dalam dunia sosial politik. Pertama, perlunya panduan moral bagi umat Katolik Keuskupan Ruteng dalam pemilihan umum anggota legislatif DPR/DPRD/DPD. Kedua, pentingnya panduan praktis bagi para imam dan kaum religius dalam perutusan di tengah kehidupan sosial politik dewasa ini.

Dasar Keterlibatan Kritis Profetis Gereja

Sinode menegaskan kewajiban Gereja Keuskupan Ruteng untuk terlibat secara kritis profetis dalam kehidupan politik. Keterlibatan ini bertolak dari jati diri Gereja yang dipanggil dan diutus oleh Kristus untuk mewartakan Kerajaan Allah dalam kehidupan manusia baik secara pribadi maupun secara sosial. Gereja hadir dalam sejarah guna melanjutkan perutusan Yesus yakni: “mewartakan kabar baik bagi kaum miskin membebaskan yang tertawan dan menyembuhkan yang terluka” (bdk. Luk 4:19-19; Yes. 61:1-2). Maka Gereja tidak hanya mengurus hal-hal rohani saja tetapi terlibat dalam seluruh pergulatan hidup manusia juga dalam usahanya untuk membanguna kehidupan bersama yang jujur, adil dan benar. Iman Katolik tidak cukup hanya dengan berdoa tetapi mesti juga tampak dalam perjuangan mewujudkan kehidupan sosial (bdk. Mk 12:28-34)

Perutusan kritis profetis Gereja dalam kehidupan sosial politik juga bertolak dari hakikat politik itu sendiri yang pada dasarnya berarti seni untuk membangun kehidupan bersama yang sejahtera (bonum commune). Seluruh proses politik dalam mencapai dan menyelenggarakan kekuasaan haruslah dituntuk oleh prinsip dasar kesejahteraan umum bukan kepentingan pribadi dan kelompok. Dan justru di sinilah terletak titik temu antara Gereja dan Politik (negara) yakni meskipun keduanya tidak tergantung satu sama lain (otonom), namun melayani panggilan pribadi dan sosial dari manusia yang sama (GS 7).

Tentu saja keterlibatan Gereja dalam kehidupan sosial politik tidaklah berarti bahwa Gereja terlibat secara langsung dalam proses kekuasaan. Gereja bukanlah partisan dalam dunia politik. Gereja memang terlibat dalam proses sosial politik tetapi tidak boleh dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Maka keterlibatan Gereja bersifat prinsipiil bukan ideologis (FCFC 60). Artinya terlibat bukan untuk kepentingan kekuasaan tetapi mewujudkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesejahteraan umum berdasarkan nilai-nilai injili.

Panduan Pemilihan Caleg (DPR/DPRD/DPD)

Prinsip-prinsip panduan dalam kehidupan sosial politik ini terasa semakin penting dalam situasi politik nasional dan lokal dewasa ini yang diwarnai oleh banyaknya partai politik dan melimpahnya kandidat yang bertarung dalam Pemilu Legislatif. Tetapi hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat dalam menentukan pilihan politik yang tepat. Karena itu kami mengajak dan mendorong umat untuk memilih seorang calon legislatif yang memenuhi syarat dasar berikut:

Pertama,

Seorang caleg mesti memiliki integritas moral yang teruji dan terpuji. Dia mesti memiliki rekam jejak yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terbukti menghayati kejujuran, keadilan dan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Karena itu janganlah memilih seorang caleg yang korup dan tidak jujur.

Kedua,

Caleg tersebut sungguh-sungguh peduli pada sesama dan bersolider dengan orang miskin dan sengsara. Hal ini mesti tampak dalam perjalanan hidupnya selama ini. Dia rajin mengunjungi masyarakat dan tanggap terhadap kesulitan dan aspirasi mereka. Karena itu berhati-hatilah terhadap caleg dermawan dadakan, yaitu yang membagi beras dan uang serta memberikan sumbangan hanya pada saat-saat menjelang pemilu.

Ketiga,

Caleg itu memiliki kemampuan intelektual, kematangan emosional dan keterampilan kepemimpinan yang memadai agar kelak dapat menjalankan secara efisien dan efektif tugas pelayanannya sebagai anggota DPR/DPRD/DPD. Dia juga mesti mempunyai semangat disiplin, tekun, kerja keras dan bertanggungjawab dalam tugas.

Keempat,

Caleg tersebut menghayati kehidupan beragama secara baik dan jujur. Artinya dia beribadat bukan supaya “dilihat oleh orang” (Mt 6:5), tetapi sungguh-sungguh menjalankan hidupnya sesuai kehendak Tuhan dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan. Karena itu janganlah memilih caleg yang menggunakan dan memanipulasi simbol-simbol religius katolik demi kepentingan politik pribadinya.

Kelima,

Caleg itu memiliki wawasan dan semangat kebangsaan yang mendalam. Dia tidaklah mementingkan suku, agama dan ras tertentu tetapi memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Dia juga menghargai kemajemukan dan bersikap toleran dalam kehidupan antar umat beragama.

Keenam,

Caleg tersebut mempunyai komitmen untuk memperjuangkan martabat pribadi dan hak-hak asasi manusia. Dia berjuang membela kehidupan sejak pembuahan dalam kandungan ibu sampai dengan kematian serta berani memerangi segala bentuk kekerasan dan pembunuhan.

Ketujuh,

Caleg itu mengakui martabat pria dan wanita dengan segala keunikannya dan memperjuangkan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Kedelapan,

Caleg tersebut berjuang untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan berpihak kepada kaum kecil dan lembah demi terwujudnya keadilan sosial.

Kesembilan,

Caleg tersebut berwawasana ekologis. Dia mesti memperjuangkan kelestarian alam antara lain melalui perawatan hutan dan pengelolaan sampah menuju keutuhan ciptaan. Karena itu janganlah memilih caleg yang mendukung kegiatan pertambangan yang merusak alam Manggarai Raya.

Kesepuluh,

Caleg tersebut mencintai dan mengusahakan perdamaian dalam kehidupan bersama dan anti kekerasan.

Panduan Keterlibatan Profetis Imam dan Kaum Religius

Para imam, biarawan/wati adalah wakil resmi Gereja yang seluruh kehidupan pelayanannya menampakkan kehadiran Kristus di tengah umat dan dunia (bdk. PO 6; PC 1). Karena itu baik imam maupun kaum religius mesti berperan sedemikian sehingga di satu pihak mereka terlibat aktif menjalankan fungsi kritis profetis Gereja tetapi di lain pihak mereka tidak tergelincir dalam ‘politik praktis’ kekuasaan. Dalam kemajemukan pilihan dan kepentingan politik umat, mereka harus tetap menjadi figur pemersatu dan pengayom bagi semua kelompok.

Dalam rangka mendukung para imam dan kaum religius dalam posisi dan fungsi tersebut, kami menetapkan pedoman berikut:

Pertama,

Seorang imam, biarawan/wati haruslah secara kritis mewartakan dan memperjuangkan prinsip-prinsip politik kristiani yang sejati dalam dunia kehidupan sosial politik yaitu kejujuran, keadilan, kebenaran, keluhuran martabat pribadi setiap orang, kesejahteraan umum dan solidaritas dengan yang lemah dan miskin, serta kelestarian alam dan keutuhan ciptaan. Karena itu, tidaklah dibenarkan kalau mereka bersikap pasif dan apatis terhadap isu dan permasalahan politik umat. Mereka harus berjuang bersama umat memerangi politik uang dan politik primordial dalam pemilu, serta politik ‘balas jasa’ dan korupsi dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Kedua,

Seorang imam, biarawan/wati tidaklah boleh ‘berpolitik praktis’ (bdk. PO 6; KHK 287). Artinya mereka tidak terlibat dalam politik dengan tujuan mencapai kekuasaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu mereka tidak boleh masuk dalam tim sukses kandidat tertentu. Mereka juga dilarang menyebarluaskan stiker dan pamflet kandidat tertentu. Mereka juga jangan menjadi ‘penasihat rohani’ hanya untuk partai dan kandidat tertentu, tetapi mesti terbuka bagi semua pihak.

Ketiga,

Seorang imam, biarawan/wati tidak boleh membiarkan atau menggunakan mimbar Gereja sebagai sarana untuk mengkampanyekan dan mendukung kandidat atau partai tertentu. Mimbar Gereja hanya boleh digunakan untuk mewartakan Sabda Allah.

Keempat,

Pastor paroki, pimpinan lembaga dan biara jangan membiarkan sarana atau fasilitas paroki dan lembaga seperti pastoran, rumah biara, aula dan kendaraan menjadi tempat publikasi dan kampanye bagi caleg dan partai tertentu. Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut hanya diijinkan demi kegiatan pendidikan politik umat dan hal itu haruslah terbuka bagi semua partai. Selain itu kebijakan tersebut haruslah dikomunikasikan tepat waktu kepada umat.

Kelima,

Seorang imam, biarawan/wati hendaknya terbuka terhadap kunjungan siapa saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan.

Keenam,

Seorang imam hendaknya melayani sakramen bagi siapa saja yang dengan tulus memintanya. Namun ia tidak boleh membiarkan perayaan sakramen dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu.

Ketujuh,

Seorang imam, biarawan/wati memiliki pilihan politik pribadi sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Tetapi dia tidak boleh mengkampanyekan hal itu di depan umum, karena hal itu dapat mengaburkan peran dan fungsinya sebagai wakil resmi Gereja yang mengayomi semua pihak.

Kedelapan,

Seorang imam, biarawan/wati bertanggungjawab untuk membantu awam katolik dalam membentuk hati nurani kristiani yang benar dan tepat serta berkewajiban mendorong dan mendukung awam katolik menjadi ‘garam dan terang’ dalam dunia politik (bdk. Mt 5:13-16, PO 9).

Kesembilan,

Seorang imam, biarawan/wati dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran Gereja yang mempersatukan sehingga dalam keragaman dan kemajemukan pilihan dan kepentingan politik, seluruh umat Katolik tetap merasa dihimpun dalam dekapan kasih Bunda Gereja dan dipertalikan oleh ikatan persaudaraan umat beriman (bdk. PO 6; KHK 287).

Penutup

Akhirnya, melalui Pemilu Legislatif kita memilih mereka yang menentukan arah dan kebijakan bangsa ini menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lewat Pemilu Legislatif kita turut berperananan mewujudkan pembaharuan kehidupan bersama yang manusiawi dan sejahtera (bdk AA 7). Karena itu kami memberikan penghargaan kepada semua caleg dan menghimbau agar dalam Pemilu Legislatif ini, mereka bertarung secara jujur, sportif dan bertanggungjawab. Kami juga menghimbau seluruh umat Katolik Keuskupan Ruteng untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif menurut hati nurani kristiani. Umat hendaknya turut serta mengawasi jalannya Pemilu Legislatif dan memantau proses penghitungan suara. Kami juga menghimbau Pemerintah, Komisi Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilu agar secara jujur dan bertanggungjawab menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif yang langsung, bebas dan rahasia.

Marilah kita mendoakan agar Pemilu Legislatif ini sungguh-sungguh menjamin kemerdekaan sejati manusia dan mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat adil sejahtera sesuai kehendak Allah. Sebab dalam diri Kristus, Allah ingin agar “manusia hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan” (Yoh 10:10)

Ruteng, 7 Februari 2014

Dalam Persaudaraan Sinodal

Uskup Ruteng

Mgr. Hubertus Leteng

 

Catatan: Di Paroki Katedral Ruteng, Surat Gembala Uskup Ruteng tentang Pemilu Legislatif ini akan dibacakan pada setiap Misa KBG pada bulan Maret dan April menjelang Pemilu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *